BAMBANG PERMADI, 031524253069 (2018) ASAS SPESIALITAS TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK. Thesis thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK_TMK.91 18 Per a.pdf Download (47kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
FULLTEXT_TMK.91 18 Per a.pdf Restricted to Registered users only until 2 July 2021. Download (986kB) | Request a copy |
Abstract
Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Selanjutnya disebut SE Dirjen AHU) No AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 Tentang Operasionalisasi Sistem Pendaftaran Fidusia Elektronik, pendaftaran Fidusia telah sepenuhnya dilakukan secara elektronik , dan menutup lembaran pendaftaran Fidusia manual di Indonesia. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM terus melakukan penyempurnaan. Pada tahun 2015 pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 dijadikan sebagai suatu acuan bahwa pendaftaran jaminan fidusia tersebut lebih optimal dilakukan dan sekaligus demi menunjang kebutuhan bisnis masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Jaminan Fidusia dan berbagai peraturan pelaksanaanya, penerima fidusia berkewajiban untuk mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar bisa mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki titel eksekutorial. Kewajiban pendaftaran tersebut mendorong pemerintah untuk menciptakan regulasi tentang pendaftaran fidusia secara elektronik agar masyarakat dapat mendaftarkan sendiri benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Dan dalam pendaftarannya, pencantuman objek jaminan secara spesifik juga mendukung terlindunginya kepentingan kreditor bila suatu saat terjadi wanprestasi. Debitor, kreditor maupun notaris, memiliki peran yang aktif dalam melakukan upaya pengecekan obyek jaminan, hal tersebut dilakukan agar terciptanya asas spesialitas pada pendaftaran obyek jaminan fidusia.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 TMK.91/18 Per a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Jaminan Fidusia, Asas Spesialitas, Objek Jaminan | ||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | mhs PKL UNAIR | ||||||
Date Deposited: | 10 Jul 2018 22:20 | ||||||
Last Modified: | 10 Jul 2018 22:20 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/72899 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |