ANDHI ARDHANI, 031324153041 (2018) RATIO LEGIS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PASAL 4 UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAI DIUBAH UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TIDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (Fulltext) THD. 11-18 Ard r.pdf Restricted to Registered users only until 3 July 2021. Download (741kB) | Request a copy
Preview	Text (Abstrak) THD. 11-18 Ard r Abstrak.pdf Download (46kB) | Preview

Abstract

Penegakan hukum represif oleh aparat penegak hukum dengan support anggaran penegakan tindak pidana korupsi yang besar ternyata tidak mampu juga menurunkan index persepsi korupsi dan perbuatan koruptif pun masih masif hingga ke level pemerintahan paling rendah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR), dibentuk sebagai upaya negara melawan perilaku koruptif yang semakin masif dan dengan modus yang semakin tidak terjangkau oleh undang-undang sebelumnya, salah satu penyempurnaan UU TIPIKOR adalah diakuinnya melawan hukum formil dan materiil serta disebutkannya bahwa delik tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 yang bertujuan untuk lebih dapat menangani berbagai modus korupsi yang semakin rumit dalam pembuktiannya. Konseksuensi delik tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR sebagai delik formil adalah munculnya ketentuan Pasal 4 yang pada intinya bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana dan hanya sebagai perbuatan yang meringankan. Pasca putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan dihilangkannya frasa “dapat” maka kerugian negara harus dapat dihitung (actual loss) serta merta merubah delik formil menjadi delik materiil. Dalam perkara dengan kerugian negara yang lebih kecil dari anggaran proses penanganan Tipikor dengan pembebanan pemidanaan jenis pidana penjara yang dibebankan kepada pelaku Tipikor yang telah memulihkan kerugian keuangan negara malah semakin membebani keuangan negara.

Actions (login required)

View Item