AMALIA WAHYUNINGTYAS, 151510613039 (2018) FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN KEBERATAN DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I. Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_FV.A.23 18 Wah f.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_FV.A.23 18 Wah f.pdf Restricted to Registered users only until 11 July 2021. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan deskripsi pada bab pembahasan dapat ditarik kesimpulan, bahwa : 1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I telah menerapkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhirkali dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 sebagai bahan pertimbangan untuk menelaah suatu sengketa pajak yang ada. 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I telah menerapkan surat edaran SE-11/PJ/2014 tentang petunjuk pelaksanaan penyelesaian keberatan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan/ atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 3. Berdasarkan data selama tahun 2015, 2016 dan 2017 terdapat 565 berkas penyelesaian atas permohonan keberatan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I dimana 437 berkas ditolak, 40 berkas dicabut, 38 berkas dikabulkan sebagian, 36 berkas dikabulkan seluruhnya, dan 13 berkas ditolak formal. 4. Selama 3 (tiga) tahun terakhir (2015-2017) putusan menolak atas permohonan keberatan adalah putusan yang paling mendominasi. Hal ini terjadi karena secara undang-undang perpajakan, pemohon tidak benar dalam melakukan pemungutan pajak dan atas permohonan keberatannya. Faktor yang menjadi penyebab keberatan tersebut diputuskan ditolak yaitu dokumen yang dimiliki tidak atau kurang akurat, penerapan ketentuan yang belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada dan keterbatasan pembuktian karena adanya dokumen yang tidak diberikan saat pemeriksaan. 5. Dengan adanya penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi putusan atas permohonan keberatan, hasil tersebut dapat menjadi acuan yang bisa digunakan untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam melakukan efisiensi pemeriksaan pajak sehingga tidak ada asumsi tanpa pembuktian yang dilakukan oleh pemeriksa pajak

Actions (login required)

View Item