Mirajzani Rafi Fakhriza, 151510713081 (2018) PENERAPAN PENGENAAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR PADA PENJAMINAN RUSH HANDLING BARANG IMPOR YANG MENDAPAT FASILITAS DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN JUANDA. Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK FV.P 89 18 Fak p.pdf Download (102kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT FV.P 89 18 Fak p.pdf Restricted to Registered users only until 20 September 2021. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Sesuai pembahasan pada bab sebelumnya (bab 1 dan bab 2), maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. PT X dapat mengajukan permohonan fasilitas pelayanan segera (Rush Handling) jika PT X mengajukan permohonan secara tertulis sesuai pada PMK Nomor 148/PMK.04/2007 2. Secara umum impor barang untuk dipakai di Indonesia berdasarkan PMK Nomor 288/PMK.04//2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai menyempurnakan mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 dan menyempurnakan sistem pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor barang, dan untuk memberikan kepastian hukum, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai. 3. PT X telah melakukan proses pelunasan Pajak Dalam Rangka Impor setelah SPPB sesuai pada PMK Nomor 148/PMK.04/2007 dalam waktu 3 hari setelah barang impor keluar dari kawasan pabean. 4. Jika terjadi keterlambatan kewajiban kepabeanan seperti CV Burung maka akan dikenakan sanksi sebesar 10% sesuai pada PMK Nomor 148/PMK.04/2007. 5. Jika sanksi tidak dilunasi sampai tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan sanksi bunga 2% dari kurang bayar sesuai pada Pasal 41 ayat (1) PMK Nomor 111/PMK.04 /2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai.

Actions (login required)

View Item