Siti Maisaroh, 151510713055 (2018) ANALISIS PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 OLEH BENDAHARA PEMERINTAH A ATAS PEMBELIAN BARANG PADA PT. G. Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK FV.P 106 18 Mai a.pdf Download (22kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT FV.P 106 18 Mai a.pdf Restricted to Registered users only until 27 September 2021. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan PPh pasal 22 oleh bendahara pemerintah A atas pembelian barang pada PT. G belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. PT. G sebagai rekanan bendahara pemerintah A secara sukarela menyetor dan melapor PPh Pasal 22 ke kas negara. Meskipun PT.G telah mengetahui bahwa kewajiban menyetor dan melapor terletak pada bendahara pemerintah A. Ketidakpatuhan tersebut dikarenakan lokasi bendahara pemerintah A yang sulit dijangkau, sehingga membutuhkan waktu serta biaya ekstra jika melaksanakan kewajibannya sebagai pemungut. Hingga saat ini, hal tersebut belum dilakukan pemantauan dari lembaga/instansi yang berwenang

Actions (login required)

View Item