HILDA NABILAH BHERTI, 031411131072 (2018) IMPLEMENTASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SEBAGAI INSTRUMEN PERDAGANGAN MENGURANGI DEFORESTASI DI INDONESIA. Skripsi thesis, Fakultas Hukum.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (59kB) | Preview
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 1 October 2021. Download (1MB)

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia dengan keanekaragaman hayati yang kaya dan menjadi rumah bagi beberapa mamalia yang dicintai oleh dunia yaitu orang utan, badak, gajah dan harimau. Namun tidak selaras dengan reputasinya sebagai paru-paru dunia, laju deforestasi Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Deforestasi ini disebabkan oleh banyak hal salah satunya adalah pembalakan liar. Produk hasil hutan merupakan salah satu komoditas utama ekspor Indonesia, meskipun begitu negara menderita kerugian yang sangat besar akibat pembalakan liar. Isu pembalakan liar merupakan isu yang penting bagi negara-negara di dunia karena berkaitan dengan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan yang kita tinggali. Salah satu usaha menggurangi pembalakan liar datang dari Uni Eropa, pada tahun 2003 Uni Eropa merumuskan FLEGT Action Plan yang terdiri dari 2 (dua) program yaitu FLEGT VPA dan EUTR. FLEGT Action Plan bertujuan untuk mengurangi pembalakan liar dengan cara penguatan kelestarian dan legalitas pengelolaan kehutanan, perbaikan tata kelola kehutanan, dan dukungan terhadap kayu legal. Melihat kesempatan ini, Indonesia mengembangkan SVLK yaitu sistem sertifikasi wajib yang menjamin kayu-kayu tropis Indonesia yang diperdagangkan bukan merupakan hasil penebangan liar. Setelah melewati proses perundingan yang panjang, tahun 2013 Indonesia berhasil menjadi negara pertama di dunia yang mendapatkan lisensi FLEGT yang berakibat kayu dan produk kayu Indonesia dapat masuk ke pasar Uni Eropa tanpa melakukan uji tuntas. Skema FLEGT-SVLK ini adalah sebuah standarisasi pelestarian lingkungan yang berpengaruh terhadap perdagangan internasional. World Trade Organization (WTO) sebagai organisasi perdagangan internasional melarang negara-negara anggota untuk memberlakukan kebijakan yang dapat membatasi perdagangan internasional. Penelitian hukum ini akan menelaah kesesuaian skema FLEGTSVLK dengan aturan yang diterapkan oleh WTO, serta membuktikan bahwa standarisasi pelestarian lingkungan bukanlah pembatasan perdagangan internasional.

Actions (login required)

View Item