PENDAFTARAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT Repository

PENDAFTARAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

DHITA ATRISIA, S.H., 031614253057 (2018) PENDAFTARAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT. Thesis thesis, Fakultas Hukum.

Preview

Text (abstrak)
abstrak.pdf
Download (238kB) | Preview

Text (full text)
full text.pdf
Restricted to Registered users only until 4 October 2021.
Download (1MB)

Abstract

Pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat dan hak ulayat masih diakui dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun Pasal 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pada kenyataannya eksistensi hak-hak adat masyakat hukum adat sering dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan golongan atau pihak-pihak tertentu. Kondisi tersebut di atas disebabkan pula karena belum jelasnya pengaturan mengenai kepastian hukum pendaftaran tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan. Hak Ulayat diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 namun dalam Peraturan ini tidak mengatur mengenai pendaftaran tanah Ulayat. Dalam peraturan menteri ini dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menentukan masih adanya hak ulayat di daerahnya masing-masing melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Peraturan ini telah beberapa kali dicabut dan yang terakhir ialah Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2016. Dalam peraturan ini tidak diatur lagi mengenai Hak Ulayat melainkan muncul istilah baru yakni Hak Komunal. Dalam pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2016, Hak Komunal atas tanah dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk diterbitkan sertifikat. Bahwa dengan dicabutnya Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 apakah pengaturan mengenai Hak ulayat dapat dipersamakan dengan hak komunal yakni melakukan pendafatran tanah terhadap tanah ulayat

Item Type:

Thesis (Thesis)

Additional Information:

KKB KK TMK 128/18 Atr p

Uncontrolled Keywords:

Pendaftaran Tanah, Tanah Ulayat, Hak Komunal.

Subjects:

K Law > K Law (General)

Divisions:

03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan

Creators: