MEGA AYU RATNASARI, S.H., 031524253016 (2018) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLANTAR PADA YAYASAN PANTI ASUHAN. Thesis thesis, Fakultas Hukum.

Preview	Text (abstrak) abstrak1.pdf Download (40kB) | Preview
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 5 October 2021. Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 34 ayat (1), mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Adalah menjadi kwajiban negara untuk melindungi anak terlantar. Dalam prakteknya, Yayasan Panti Asuhan diberi kewenangan oleh negara untuk turut serta memelihara anak terlantar. Namun demikian, masih ada kasus penelantaran anak terlantar oleh Yayasan Panti Asuhan. Oleh karena itu, fokus dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan apakah anak diterlantarkan oleh Yayasan Panti Asuhan dilindungi oleh hukum. Untuk menjawab pertanyaan tersebut diajukan dua pertanyaan penelitian : 1.Legalitas yayasan panti asuhan dalam pengasuhan anak yang terlantar ; 2. Upaya penindakan atas penelantaran anak di yayasan panti asuhan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan dua pendekatan masalah, yakni, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, Yayasan Panti Asuhan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan berlaku memperoleh status badan hukum setelah penyesuaian anggaran dasarnya menurut Undang-Undang mendapat persetujuan dari menteri ; Sedangkan yang didirikan setelah Undang-Undang Yayasan berlaku memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris memperoleh pengesahan dari menteri ; Legalitas izin operasional Yayasan Panti Asuhan sebagai lembaga kesejahteraan sosial, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, ditandai dengan dengan penerbitan tanda pendaftaran oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Kedua, Yayasan Panti Asuhan berbadan hukum yang menelantarkan anak dapat dibubarkan berdasarkan keputusan pengadilan ; Keputusan pengadilan tentang pembubaran sekaligus memerintahkan menteri atau gubernur atau walikota/bupati sesuai dengan wilayah kewenangan untuk mencabut tanda pendaftaran yayasan panti asuhan yang dibubarkan ; Anak asuh yang ditelantarkan oleh Yayasan Panti Asuhan atau yang terlantar akibat pembubaran Yayasan Panti Asuhan oleh putusan pengadilan diasuh sementara oleh dinas sosial setempat sampai mendapatkan yayasan panti asuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak atau sampai mendapatkan orang tua asuh ; Untuk Yayasan Panti Asuhan yang tidak berbadan hukum, tanggung jawab atas penelantaran anak yang dilakukannya menjadi tanggung jawab pengurusnya.

Actions (login required)

View Item