Clearesta Mahardhika, 071411131042 (2018) OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I & II. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_Fis.AN.65 18 Mah o.pdf Download (16kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_Fis.AN.65 18 Mah o.pdf Restricted to Registered users only until 12 October 2021. Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text (JURNAL) JURNAL_Fis.AN.65 18 Mah o.pdf Download (421kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menggambarkan upaya untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Timur terhadap Kantor Pertanahan Kota Surabaya I & II. Penelitian ini di latarbelakangi dengan masih banyaknya laporan pengaduan masyarakat mengenai buruknya pelayanan bidang pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I & II, hal tersebut mengindikasikan bahwa masih lemahnya fungsi pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik yang ada. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen, dan wawancara mendalam. Penentuan informan dilakukan dengan purposive dan snowball yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui lebih dalam mengenai penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 3 komponen proses pengawasan hasil dari elaborasi beerapa ahli yaitu Robert J. Mockler, Maman Ukas, dan George R. Terry. Sehingga komponen yang digunakan peneliti untuk menganalisis meliputi ketelitian penetapkan standar pengawasan, pemantauan pelaksanaan pengawasan, serta penilaian pelaksanaan pengawasan dan menggunakan 12 aspek didalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi pengawasan Ombudsman Provinsi Perwakilan Jawa Timur terhadap Kantor Pertanahan Kota Surabaya belum terlaksana dengan optimal, terlihat pada 7 aspek dari 12 aspek yang dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik yaitu penetapan tujuan pengawasan, penetapan standar fisik, ketersediaan standar waktu, pengawasan secara lisan, pengawasan secara inspeksi, membandingkan standar dengan hasil pengawasan, dan kekritisan dalam menemukan ketidaksesuaian (penyimpangan), dikarenakan masyarakat merasa Ombudsman Perwakilan Jawa Timur belum mampu memenuhi hak-hak masyarakat melalui penyelesaian laporan pengaduan tersebut serta mutu pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I & II masih belum menunjukkan suatu perubahan yang lebih baik.

Actions (login required)

View Item