Virginia Jessicasari Wiyanto, 071411333008 (2018) FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA KEDIRI TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI DALAM PEMBANGUNAN GEDUNG PERKULIAHAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_Fis.P.28 18 Wiy f.pdf Download (25kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_Fis.P.28 18 Wiy f.pdf Restricted to Registered users only until 18 October 2021. Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text (JURNAL) JURNAL_Fis.P.28 18 Wiy f.pdf Download (235kB) | Preview

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah daerah kota/ kabupaten yang dipimpin oleh bupati/walikota. Baik DPRD maupun pemerintah daerah memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan undang-undang. Menurut undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki tiga fungsi utama yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Lebih lanjut pembahasan mengenai fungsi DPRD dijelaskan pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. DPRD Kota Kediri sebagai badan legislatif melakukan fungsinya pada pembangunan gadung perkuliahan Universitas Brawijaya dengan membentuk pansus. Pembentukan pansus oleh DPRD Kota Kediri dikarenakan adanya pelanggaran terjadi dalam pembangunan. Sebagai salah satu aspek kelengkapan DPRD diharapkan pansus dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Actions (login required)

View Item