REZA ADI VALIANTO, 071211332008 (2018) Birokrasi Pelayanan Publik Tentang Progam Nasional Agraria (PRONA) di Kota Surabaya. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_Fis.P.45 18 Val b.pdf Download (77kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_Fis.P.45 18 Val b.pdf Restricted to Registered users only until 22 October 2021. Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text (JURNAL) JURNAL_Fis.P.45 18 Val b.pdf Download (170kB) | Preview

Abstract

Dalam penelitian ini membahas tentang studi implementasi yang menggunakan pendekatan teori dari Merilee S. Grindle. Dalam teorinya Grindle menjelaskan antara konten dan konteks kebijakan yang dapat menjawab permasalahan tentang penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini menyangkut tentang seperti apa kebijakan yang ada ditingkat kota, bagaimana aktor-aktor dalam menjalankan PRONA dan realitas perspektual masyarakat tentang adanya PRONA ini.Pendaftaran tanah di Indonesia khususnya di Surabaya perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Terutama Surabaya merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Hadirnya PRONA (Progam Nasional Agraria) sebagai salah satu proogam yang dilakukan oleh pemerintah agar pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia segera selesai. Dalam segi peraturan kebijakannya PRONA sudah memiliki sejarah yang cukup panjang. Mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria hingga peraturan-peraturan mentri yang menunjang terlaksananya PRONA. Ditingkat provinsi dan kota/kabupaten peraturan-peraturan tersebut di implementasikan dalam bentuk surat-surat keputusan yang berisi tentang penunjukan aktor-aktor yang akan membantu mengerjakan kebijakan tersebut. PRONA yang sedang berjalan tidak lepas dengan adanya pihak-pihak yang membantu. Selain petugas BPN itu sendiri, pihak pemerintahan yang ikut berkoordinasi membantu terlaksananya PRONA seperti petugas kelurahan, RT/RW dan bahkan ada pihak ke-tiga yang ikut membantu dalam terlaksananya PRONA ini. Masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum atas hak tanah yang mereka miliki terbantu dengan adanya PRONA ini. Disamping karena biayanya murah, waktu yang diperlukan juga relatif singkat daripada mengurus sertifikat dengan melalui jalur normal. Dan hal ini dijadikan kesempatan untuk Pihak ke-tiga untuk mengambil keuntungan dengan menyediakan jasa kepengurusan sertifikat melalui PRONA.

Actions (login required)

View Item