Irfa’i Afham, 071411331055 (2018) TRANSFORMASI ELIT GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) MENJADI KELAS PENGUASA ACEH PASCA MOU HELSINKI. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_Fis.P.54 18 Afh t.pdf Download (360kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_Fis.P.54 18 Afh t.pdf Restricted to Registered users only until 23 October 2021. Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text (JURNAL) JURNAL_Fis.P.54 18 Afh t.pdf Download (228kB) | Preview

Abstract

Perdamaian yang tercipta antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui MoU Helsinki pada tahun 2005 memunculkan harapan baru akan terciptanya kesejahteraan rakyat Aceh. Pada era ini para elit GAM yang didominasi oleh elit kombatan perlahan bergabung melebur menjadi bagian dari Pemerintah Indonesia. Para elit GAM kemudian bertransformasi menjadi Pemerintah Aceh dan DPRA pada tingkat provinsi. Pembentukan partai-partai lokal pasca MoU Helsinki memberikan jalan bagi para elit GAM untuk menegaskan posisinya sebagai kelas penguasa di Aceh. Euforia perdamaian memunculkan harapan akan terciptanya kesejahteraan melalui kekayaan dan potensi yang dimiliki dan dikelola oleh para elit Aceh. Namun, elit Aceh yang telah diinkubasi oleh Orde Baru tersebut kini menggunakan praktikpraktik yang sebelumnya dimonopoli oleh Presiden Soeharto, ABRI, Golkar, dan kroni-kroninya yang koruptif dan kolutif. Kelas penguasa baru ini kini menjadi penentu arah pembangunan ekonomi Aceh. Terkait tentang pembangunan tentu tidak terlepas dari sektor pertanian yang menjadi penopang perekonomian rakyat Aceh. Sektor ini menjadi penyumbang terbesar atas hasil produksi Aceh. Namun, realitas politik berkata lain yang mana Aceh gagal menarik investor dan melakukan modernisasi proses-proses produksi. Sebagai imbasnya Aceh gagal melakukan industrialisasi. Kegagalan tersebut juga diikuti dengan kegagalan dalam membentuk kelas borjuis yang kuat untuk menopang pembangunan perekonomian masyarakat. Pertanian menjadi sektor yang tertekan atas kegagalan industrialisasi. Pemerintah Aceh gagal dalam melindungi komoditas pertanian Aceh melalui industri pengolahan. Industri ini berguna untuk menambah nilai tambah produk-produk pertanian. Posisi para petani Aceh menjadi bahkan sangat rentan karena harus berhadapan langsung dengan pasar global. Imbasnya dalam tataran yang lebih luas, sektor perekonomian rakyat Aceh terbesar itu gagal dalam menjamin terciptanya kesejahteraan rakyat.

Actions (login required)

View Item