VEGA ALIF WIJAYA, S.H., 031614253072 (2018) KEABSAHAN SUBKONTRAK DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (257kB) | Preview
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 4 December 2021. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini berjudul “Keabsahan Subkontrak dalam Kontrak Kerja Konstruksi di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara”. Dengan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: (1). Hubungan Hukum Subkontrak dengan kontraktor dalam kontrak kerja konstruksi, (2). Upaya hukum para pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kontrak kerja konstruksi. Penelitian dalam tesis ini adalah jenis penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Disamping itu juga penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa Hubungan hukum antara kontraktor dengan subkontraktor berdasarkan asas Privity of Contract. Subkontrak adalah sah sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1320 BW isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang dan kehendak para pihak telah dituangkan ke dalam isi kontrak tersebut hingga terjadi kata sepakat. Praktek subkontrak terjadi jika kontraktor utama tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan, sehingga kontraktor akan membutuhkan sumber daya tersebut dari pihak lain. Subkontrak dilakukan setelah proses pengadaan melewati tahap penentuan pemenang (tender) sehingga dalam melakukan subkontrak tidak ada lagi proses lelang. Upaya hukum yang dilakukan apabila para pihak wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi dapat dilakukan musyawarah, mediasi, konsiliasi, dan arbitase pada pengadilan negeri sesuai dengan klausul kontrak sebagaimana termaktub dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Jo. Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Actions (login required)

View Item