ARY RAHARDIAN, 040117196 (2006) TINJAUAN PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PARTAI POLITIK MENURUT SK KPU NO. 676 TAHUN 2003 STUDI KASUS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-rahardiana-938-a5506-k.pdf Download (313kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 7614.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Selama ini organisasi partai politik (parpol) yang tergolong dalam organisasi nirlaba memiliki bentuk laporan keuangan dengan versinya sendiri sendiri sehingga pelaporan keuangan atas pengelolaan dana tidak mudah difahami dan sulit diperbandingkan dengan laporan keuangan parpol sejenisnya apalagi dengan organisasi lawannya yaitu organisasi yang berorientasi pada laba. Padahal dalam kenyataannya, organisasi parpol pada saat sekarang ini secara operasional tidak jauh berbeda satu sama lainnya bahkan untuk pemenuhan sumberdaya ekonomi yang berupa pendanaan maka organisasi parpol tidak jauh berbeda dengan organisasi nirlaba pada umumnya. Atas dasar itulah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan suatu pedoman standar dalam menyusun laporan keuangan organisasi parpol yang tertuang dalam SK KPU No. 676 Tahun 2003 agar tata cara pencatatan akuntansi baik untuk aliran dana masuk, aliran dana keluar, maupun sumbangan-sumbangan yang sifatnya noncash agar dapat diseragamkan, karena untuk organisasi parpol mempunyai aturan yang mengatur secara khusus perihal jumlah dan sumber sumbangan. Selain itu agar pengelolaan dana tidak hanya ditujukan untuk pihak internal saja, tetapi juga pada para penyumbang dan stake holder (pemerintah, KPU, IAI, masyarakat luas) agar dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi serta daya banding tinggi. Studi kasus penelitian ini dilakukan di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan organisasi parpol yang mempunyai basis massa kaum intelektual Islam yang selama dua periode pemilu pada era reformasi selalu turut ambil bagian dalam pesta demokrasi tersebut. Selama ini PKS belum membuat laporan keuangan full set seperti yang disyaratkan, namun hanya laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Organisasi PKS adalah organisasi nirlaba namun dalam menyajikan laporan keungan masih terdapat beberapa kesalahan, antara lain perlakukan untuk sumbangan baik yang berupa uang tunai maupun noncash yang diakui sebagai pendapatan parpol, begitu juga dalam pencatatan untuk transaksi yang sifatnya beban atau biaya (dalam laporan keuangan komersial) maka dicatat sebagai beban atau biaya, hal ini tidak dapat dibenarkan karena ornganisasi parpol tidak mencari laba sehingga akun-akun pendapatan dan biaya harus dihilangkan dan diganti dengan akun aktiva bersih. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa penyesuaian agar laporan keungan yang disajikan sesuai dengan SK KPU No. 676 Tahun 2003 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari PSAK No. 45.

Actions (login required)

View Item