I GUSTI NGURAH BIMA PRASTAMA, 031624253022 (2018) KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TERHADAP SEWA TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH YANG BERSETIPIKAT HAK PAKAI. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (338kB) | Preview
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 11 December 2021. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan subjek hukumnya, hak atas tanah dapat dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum. Subyek hukum yang berbentuk perseorangan dapat berasal dari Warga Negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Salah satu badan hukum yang dapat menguasai tanah adalah Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan Pemerintah Daerah selain sebagai subjek hukum hak atas tanah, juga berwenang mengelola sendiri barang milik daerah salah satunya dalam bentuk sewa tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Seperti halnya kasus yang terjadi di Provinsi Bali yakni pemberian Hak Pakai atas tanah yang merupakan tanah negara yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang kemudian digunakan dan dimanfaatkan untuk membangun Gedung Kampus Universitas Hindu Indonesia berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 26. Tanah di Desa Penatih yang saat ini dimanfaatkan untuk lokasi Kampus UNHI merupakan tanah aset penguasaan Pemerintah Provinsi Bali dan meminta agar Pihak UNHI melakukan permohonan sewa atas sertipikat Hak Pakai nomor 26 di Desa Penatih.

Actions (login required)

View Item