FADHILLAH NAFISAH, 031511133136 (2019) PERLINDUNGAN HUKUM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BERUPA INFRASTRUKTUR. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (Abstrak) FH. 58-19 Naf p Abstrak.pdf Download (130kB)
	Text (Fulltext) FH. 58-19 Naf p.pdf Restricted to Registered users only until 1 February 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara, Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastruktur yang menunjang kebutuhan rakyat. Hal tersebut menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas negara, termasuk Indonesia. Namun disinyalir APBN tidak dapat memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur mendorong pemerintah mencari mekanisme alternatif. Corporate Social Responsibility atau yang dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UUPT jo Pasal 3 PP No. 47 Tahun 2012 dapat dijadikan solusi. Pelaksanaan TJSL berupa infrastruktur telah dilakukan beberapa perusahaan seperti PT. AJB Bumiputera, juga Real Estat Indonesia. Hukum Indonesia belum membuat aturan hukum terkait TJSL berupa infrastruktur. Karakteristik TJSL terletak pada sifatnya yaitu voluntary. Sedangkan TJSL berupa infrastruktur, terdapat unsur kepastian hukum (mandatory). Karena pembangunan infrastruktur merupakan proyek high risk maka perlu diimplementasikan dengan perjanjian obligatoir guna memberikan perlindungan hukum bagi para pihak terlibat. Selanjutnya, perlindungan secara ex post dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa alternatif maupun jalur litigasi.

Actions (login required)

View Item