Novita Sari, 071614453007 (2018) DESENTRALISASI ASIMETRIS ACEH (Studi tentang Tarik-menarik Kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus). Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_TP.13 18 Sar d.pdf Download (536kB)
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_TP.13 18 Sar d.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (JURNAL) JURNAL_TP.13 18 Sar d.pdf Download (257kB)

Abstract

Studi ini mengkaji tentang pengelolaan dana otonomi khusus di Aceh Tahun 2008-2017. Kajian tentang masalah pengelolaan dana otonomi khusus bisa dibilang cukup banyak, akan tetapi yang spesifik menjelaskan tentang tarik-menarik kewenangan yang terjadi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan dana otonomi khusus masih terbatas. Selain itu, studi ini mengaitkan pula dengan studi-studi sebelumnya. Tujuannya adalah memperoleh informasi ilmiah yang memadai mengenai pengelolaan dana otonomi khusus yang mensejahterakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (qualitative research) dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan dan analisis terhadap dokumen-dokumen pendukung lainnya. Analisis terhadap dinamika kontestasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan dana otonomi khusus di Aceh ini dilakukan dengan konsep desentralisasi asimetris yang mensejahterakan. Desentralisasi tidak diletakkan sebagai tujuan akhir, tetapi lebih sebagai instrumen untuk memastikan kesejahteraan terlaksana di daerah Aceh. Hasil analisis dan interpretasi data menunjukkan bahwa implementasi kebijakan desentralisasi asimetris yang menitikberatkan pada level provinsi telah menimbulkan pertentangan atau tarikmenarik kewenangan antar tingkat pemerintahan lokal di Indonesia, khususnya dalam hal pemanfaatan sumberdaya (dana Otsus) sebagaimana yang terjadi dalam konteks Aceh. Hal ini tentunya disebabkan oleh kewenangan besar yang dimiliki pemerintah provinsi untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan dana otonomi khusus yang terkadang mengesampingkan kepentingan dan kebutuhan daerah kabupaten/kota. Implikasinya yang terjadi adalah buruknya pengelolaan dana otonomi khusus yang kemudian berimbas pada tidak tercapainya kesejahteraan melalui desentralisasi asimetris sebagaimana yang diharapkan. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari penerapan desentralisasi asimetris yang didasarkan pada pertimbangan politik yang dijalankan di Indonesia, yang dalam praktiknya telah gagal dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan.

Actions (login required)

View Item