WIKAN PALUPI, 031511133049 (2019) LEGAL STANDING PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI YANG DICABUT IZIN USAHANYA DAN DALAM LIKUIDASI. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) Abstrak FH 100 19 Pal l.pdf Download (222kB)
	Text (FULLTEXT) Fulltext FH 100 19 Pal l.pdf Restricted to Registered users only until 13 February 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam pratek di masyarakat lebih banyak perusahaan asuransi yang berbentuk Perseroan Terbatas. Karena berbentuk perseroan terbatas, maka perusahaan asuransi selain tunduk kepada UU Perasuransian, juga wajib tunduk kepada UU Perseroan Terbatas. Dengan demikian perusahaan asuransi juga dapat dilikuidasi maupun dipailitkan. Dalam UU Perseroan Terbatas terdapat suatu ketentuan yang mengatur bahwa likuidator pada saat pemberesan perseroan terbatas memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perseroan terbatas apabila likuidator menganggap bahwa harta perseroan terbatas tidak cukup untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditor. Padahal kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit perusahaan asuransi sepenuhnya dimiliki oleh OJK. Untuk itu perlu dicermati bagaimana status badan hukum perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya dan dalam likuidasi yang sekaligus menjadi tujuan dalam penulisan penelitian ini. Dengan pendekatan perundang-undangan penelitian ini menganalisa bahan hukum primer dan sekunder. Semua bahan hukum dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perusahaan asuransi telah dicabut izin usahanya dan dalam proses likuidasi status badan hukum perusahaan asuransi tetaplah ada. Izin usaha tidak memiliki kaitan sama sekali dengan jenis dan tujuan suatu perseroan terbatas. Sehingga kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya dan dalam likuidasi tetap dimiliki oleh OJK.

Actions (login required)

View Item