Amar Hidayat Akbar, 031511133035 (2019) RATIO LEGIS PENGATURAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (Abstrak) FH. 56-19 Akb r Abstrak.pdf Download (55kB)
	Text (Fulltext) FH. 56-19 Akb r.pdf Restricted to Registered users only until 15 February 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

With holding system atau sistem pemotongan pajak yang dibantu oleh pihak ketiga adalah salah satu cara dalam pemotongan pajak penghasilan Pasal 21. Sistem ini digunakan untuk mencegah wajib pajak memanipulasi besarnya penghasilan yang dilaporkan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Aparatur Sipil Negara yang menerapkan pemotongan gaji menggunakan sistem tersebut. Peraturan Pemerintah mengatur bahwa gaji dan tunjangan yang diterima oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja disamakan dengan pengaturan gaji dan tunjangan untuk Pegawai Negeri Sipil. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan melalui perundanng-undangan dan konsep, artikel ini akan membahas mengenai pengaturan tarif pajak penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh. Permasalahan tersebut diteliti mengingat gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada masa kerja, jabatan dan golongan, sementara gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja didasarkan pada beban kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakpastian hukum mengenai pemberian gaji dan tunjangan diantara perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dapat mengajukan upaya keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan upaya Banding kepada Pengadilan Pajak

Actions (login required)

View Item