Grace Immanuel Limongan, 031624253039 (2019) KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMUTUS SENGKETA LELANG DI PERBANKAN SYARIAH(Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.206/Pdt.Plw/2017). Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (28kB)
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 18 February 2022. Download (719kB) | Request a copy

Abstract

Negara Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai perkembangan perekonomian yang sangat pesat dari tahun ke tahun, hal tersebut tidak luput dari hadirnya lembaga keuangan yang berada di Indonesia. Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting, mengingat tugas utama bank sebagai tempat menghimpun dana masyarakat yang berbentuk simpanan atau deposit dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Salah satu solusi solusi penting yang harus diperhatikan pemerintah dalam me-recovery ekonomi Indonesia adalah menerapkan ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki komitmen yang kuat pada pengentasan kemisikinan, penegakkan keadilan, pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba, dan pelarangan spekulasi mata uang sehingga menciptakan stabilitas perekonomian. Ekonomi syariah yang menekankan keadilan, mengajarkan konsep yang unggul dalam menghadapi gejolak moneter dibanding sistem konvensional. Fakta ini telah diakui oleh banyak pakar ekonomi global seperti Rodney Shakespeare (United Kingdom), Volker Nienhaus (Jerman), dan sebagainya. Kedepannya, pemerintah harus lebih memperhatikan sistem ekonomi syariah yang telah terbukti ampuh dan lebih resisten di masa krisis. Sistem ekonomi syariah yang diwakili lembaga perbankan syariah telah menunjukkan ketangguhan bisa bertahan karena ia menggunakan sistem bagi hasil sehingga tidak mengalami negative spread sebagaimana bank-bank konvensional. Bahkan, perbankan syariah semakin berkembang dimasa-masa sulit tersebut. Sementara bank-bank raksasa mengalami keterpurukan hebat yang berakhir pada likuidasi, sebagian bank konvensional lainnya terpaksa direkap oleh pemerintah dalam jumlah besar. Dana APBN yang seharusnya diutamakan untuk mengentaskan kemiskinan rakyat, tetapi digunakan untuk membantu bank-bank konvensional. Inilah faktanya kalau masih mempertahankan ekonomi kapitalis yang ribawi. Karena itu pemerintah sekarang lebih konsen terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, baik melalui pengesahan undang-undang maupun dengan mendirikan lembaga keuangan syariah.

Actions (login required)

View Item