AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DEBITOR TERHADAP PERJANJIAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT)

DIMAS EDIANTO PUTRO, S.H., 031714153010 (2019) AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DEBITOR TERHADAP PERJANJIAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT). Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img] Text (abstrak)
abstrak.pdf

Download (62kB)
[img] Text (full text)
full text.pdf
Restricted to Registered users only until 18 February 2022.

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tesis ini mengkaji eksistensi perjanjian penanggungan dengan adanya putusan pernyataan pailit serta hak kreditor untuk meminta pertanggungjawaban penanggung atas utang debitor yang pailit. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi perjanjian penanggungan dengan adanya putusan pernyataan pailit adalah putusan pernyataan pailit tidak berakibat berakhirnya perikatan antara debitor pailit dengan kreditor dalam hal ini hubungan utang piutang. Perjanjian utang piutang berakhir manakala kewajiban debitor untuk melunasi utangnya kepada kreditor telah dipenuhi, atau dengan kata lain telah terdapat pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 BW. Dengan belum berakhirnya perjanjian pokok yaitu utang piutang, maka perjanjian penanggungan sebagai perjanjian jaminan juga masih eksis sesuai dengan prinsip accessoir yang melekat pada perjanjian pokoknya. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hak kreditor untuk meminta pertanggungjawaban penanggung atas utang debitor pailit terdapat 2 (dua) cara yaitu hak kreditor untuk mengajukan tagihan kepada kurator dan melakukan pencocokan utang, sehingga akan mendapatkan pelunasan atas piutangnya dari hasil pemberesan harta pailit. Manakala kreditor tidak mendapatkan pembayaran atau pelunasan dari harta pailit, setelah proses kepailitan berakhir kreditor dapat meminta pertanggungjawaban penanggung untuk membayar utang atau meminta sisa utang debitor pailit, meskipun penanggung telah melepaskan hak istimewanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1832 poin 4 BW. Karena didalam UU K-PKPU tidak diatur mengenai hak kreditor pemegang jaminan penanggungan untuk menuntut pertanggungjawaban penanggung atas utang debitor pailit, seperti kreditor pemegang jaminan kebendaan.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK THB 01/19 Put a
Uncontrolled Keywords: Insolvency, Guarantee, Guarantor
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7340-7512 Commercial law > K7510-7512 Insolvency and bankruptcy. Creditors' rights
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Bisnis
Creators:
CreatorsNIM
DIMAS EDIANTO PUTRO, S.H., 031714153010UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorAgus Widyantoro, S.H.,M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id
Date Deposited: 18 Feb 2019 09:51
Last Modified: 18 Feb 2019 09:51
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/80228
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item