Ardini Octaviarini, 031624153044 (2019) PERTANGGUNGJAWABANPIDANA OLEH PIHAK KETIGA YANG MENIKMATI KEUNTUNGAN HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (67kB)
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 18 February 2022. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kualifikasi pihak ketiga yang menerima aliran dana hasil tindak pidana pencucian uang sangat penting untuk mencapai tujuan yaitu keadilan dan kepastian hukum. Penerapan pasal 5 uu no 8 tahun 2010 tidak dapat secara langsung (serta merta), namun harus dibuktikan dengan teori teori kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau paling tidak dalam bentuk culpa minimal harus dibuktikan kesalahan berupa proparte dolus dan proparte culpa. Pihak ketiga yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang dengan tidak melawan hukum dapat mengajukan keberatan atas penyitaan sebagaimana ketentuan pasal 79 ayat 6 uu 8 thn 2010 dan pasal 11 PERATURAN MAHKAHAH AGUNG NOMOR 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perampasan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, namun ketentuan tersebut masih perlu disempurnakan karena tidak memuat aturan teknis dan kualifikasi yg jelas mengenai mekansime pengajuan keberatan.

Actions (login required)

View Item