WILDAN ABQORI FAHMI, S.H., 031614253047 (2019) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM PARTICIPATING INTEREST AKIBAT KEPAILITAN INVESTOR. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (23kB)
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 20 February 2022. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Munculnya Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 melibatkan Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu pemegang saham dari Kontraktor melalui Participating Interest. Dalam aturan tersebut Badan Usaha Milik Daerah memiliki 10 % (sepuluh persen) kepemilikan saham yang didapat melalui skema pembiayaan terlebih dahulu dari Kontraktor. Diharapkan dengan kepemilikan sahamnya tersebut, Badan Usaha Milik Daerah dapat membantu tumbuh dan kembangnya sektor perekonomian Daerah melalui keuntungan yang didapat selama masa eksplorasi dan eksploitasi. Lemahnya aturan mengakibatkan Badan Usaha Milik Daerah terancam dirugikan dalam hal Kontraktor jatuh Pailit. Perlindungan Hukum merupakan hal yang krusial mengingat posisinya sebagai pemegang saham yang sah secara hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta pendekatan studi kasus. Berdasarkan ketentuan yang ada, Badan Usaha Milik Daerah merupakan subjek hukum yang mampu bertangung jawab secara mandiri layaknya subjek hukum orang. Kepailitan Investor berdampak pada Badan Usaha Milik Daerah dalam kedudukannya sebagai pemegang saham terlebih adanya aturan terkait skema pembiayaan terlebih dahulu dari Kontraktor

Actions (login required)

View Item