SAIFULLOH AKHMAD, 03171415301 (2019) UTANG YANG DAPAT DI JADIKAN DASAR PERMOHONAN PKPU DAN KEPAILITAN OLEH BURUH TERHADAP PERUSAHAAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (Fulltext) THB. 04-19 Akh u.pdf Restricted to Registered users only until 22 February 2022. Download (890kB) | Request a copy
	Text (Abstrak) THB. 04-19 Akh u Abstrak.pdf Download (36kB)

Abstract

Prinsip utang sebagai dasar permohonan PKPU dan kepailitan. Utang kewajiban dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang asing, secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, timbul karena Perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi debitor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. Dari penelitian sifatnya yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Konsep Utang serta kajian kasus kepailitan diperoleh kesimpulan yaitu: upah buruh selama skorsing tidak dibayarkan dapat mengajukan permohonan PKPU dan/ Kepailitan tanpa harus diproses di PHI terlebih dahulu. tidak ada syarat dalam Undang-Undang Kepailitan. Permohonan pailit harus dikabulkan dengan fakta atau terbukti sederhana adanya fakta dua atau lebih kreditor, fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. kedudukan buruh ketika dalam pembagian harta pailit sebagai kreditor preferen pelunasan piutangnya didahulukan pembayarannya dari kreditor lainya. Tagihan upah buruh yang tidak dibayar mempunyai tagihan yang timbul karena Undang-Undang. Satu buruh satu kreditor karena hubungan hukum buruh dengan perusahaan secara individual adanya perjanjian kerja sehingga buruh ketika upah skorsing tidak dibayar berkedudukan sebagai kreditor preferen.

Actions (login required)

View Item