MASA PENAHANAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

LUTFIA NAZLA, 031714153034 (2018) MASA PENAHANAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (Fulltext)
THD. 06-19 Naz m.pdf
Restricted to Registered users only until 22 February 2022.

Download (612kB) | Request a copy
[img] Text (Abstrak)
THD. 06-19 Naz m Abstrak.pdf

Download (45kB)
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Judul tesis ini yaitu Masa Penahanan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual secara normatif sedangkan rumusan masalahnya dijelaskan mengenai Ratio legis masa penahanan anak yang berkonflik dengan hukum dan Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XV/2017 terhadap asas kepentingan anak yang terbaik. Dalam penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum untuk lebih melindungi dan mengayomi anak diberlakukan pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan kebijakan diversi sebagai bentuk keadilan restoratif. Aturan ini selaras dengan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Konvensi tahun 1989 ini telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, seterusnya lahir peraturan perundangan lain yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak (The Best Interest of the Child). Aturan itu antara lain dengan pendekatan diversif sebagai bentuk keadilan restoratif. Di sisi lain ada ancaman terhadap penegak hukum berupa sanksi pidana apabila tidak melakukan diversi terhadap perkara yang wajib diversi sebagaimana diatur Pasal 99, pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun pasal tersebut telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada Maret 2013 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 sebagai bentuk perlindungan terhadap penegak hukum yang bekerja melaksanakan tugasnya. Ini bukan berarti tidak melaksanakan prinsip diversi karena penjatuhan hukuman adalah termasuk dalam bagian pembinaan anak itu sendiri.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THD. 06-19 Naz m
Uncontrolled Keywords: Perkara pidana anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Penahanan Anak, Teori Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7120-7197 Persons > K7155-7197 Domestic relations. Family law > K7181-7197 Parent and child. Guardian and ward
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum > Minat Studi Hukum Peradilan
Creators:
CreatorsNIM
LUTFIA NAZLA, 031714153034UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorSarwirini, Dr., SH, MSUNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 22 Feb 2019 05:08
Last Modified: 22 Feb 2019 05:08
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/80407
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item