ADITYA PRATAMA S.H., 031624253006 (2019) AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN KATA PRESIDEN PADA NAMA ORGANISASI MASYARAKAT BERBENTUK PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (124kB)
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 15 March 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tertanggal 3 September ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010834.01.07. Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan “TAGAR2019PRABOWOPRE SIDEN”. Notaris yang mendaftarkan adalah Notaris Ilwa di Tanggerang Selatan. Atas nama Sufmi Dasco Ahmad politisi dari partai Gerindra sebagai pihak yang mendirikan perkumpulan tersebut. Namun nama perkumpumpulan tersebut merupakan nama yang dilarang digunakan dalam nama perkumpulan. Nama perkumpulan tersebut terdapat kata pre(spasi)siden, dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a UU Organisasi Masyarakat bahwa dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintah. Artinya nama perkumpulan dilarang menggunakan kata Presiden. Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus

Actions (login required)

View Item