ANJAR SATRIO ISTYAWAN, S.H. NIM., 031514153104 (2019) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN EKSPOR KEPABEANAN. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (Abstrak) THD. 07-19 Ist p Abstrak.pdf Download (39kB)
	Text (Fulltext) THD. 07-19 Ist p.pdf Restricted to Registered users only until 18 March 2022. Download (434kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana kepabeanan merupakan tindak pidana yang tidak hanya memiliki dampak terhadap keamanan dan ketertiban umum, melainkan juga berdampak besar bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya. Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Permasalahan dalam tesis ini yaitu: Proses pemeriksaan in absentia pada tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya korupsi dan Upaya hukum yang dapat dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang yang diputus secara in absentia. Tindak pidana pemalsuan dokumen ekspor kepabeanan di antaranya dilakukan dengan penggunaan invoice atau packing list palsu dalam pengajuan dokumen impor, tindak pidana ini diancam pidana Pasal 103 Undang-Undang Kepabeanan. Dokumen palsu atau dipalsukan antara lain dapat berupa dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak; atau dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data tidak benar, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. Pasal 108 Undang-Undang Kepabeanan dapat dikenakan terhadap korporasi.

Actions (login required)

View Item