RIZA NOVANDRA, 031624153027 (2018) PEMBENTUKAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN 56/PUU-XIV/2016. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK THP 01 19 Nov p.pdf Download (131kB)
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT THP 01 19 Nov p.pdf Restricted to Registered users only until 22 March 2022. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 telah menghapuskan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat khususnya dalam hal pembatalan Peraturan Daerah. Menteri Dalam Negeri kini tidak lagi dapat membatalkan Peraturan Daerah Provinsi, dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, tidak lagi mempunyai kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang dianggap bermasalah. Tidak adanya lagi pengawasan yang bersifat represif dari Pemerintah Pusat terhadap peraturan daerah tentunya dapat mempengaruhi implementasi dari sebuah kebijakan nasional ketika sampai di daerah. Di samping itu, kualitas Peraturan Daerah yang masih jauh dari kondisi ideal juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sedangkan upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat akan menjadi sangat terhambat tanpa adanya kewenangan untuk membatalkan peraturan daerah.. Penelitian ini hendak menganalisis peraturan daerah dari segi pembentukan dan pengawasannya. Dalam hal ini akan diidentifikasi apa saja yang menjadi karakteristik dari sebuah peraturan daerah yang dapat dibentuk oleh Pemerintahan Daerah menurut konsep otonomi daerah. Penelitian ini juga mengkaji bentuk pengawasan peraturan daerah yang dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat serta mengidentifikasi bentuk pengawasan yang ideal. Penelitian ini berkesimpulan bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. masih terdapat kewenangan pengawasan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain masih perlunya penguatan mekanisme pengawasan preventif, terdapat instrumen pengawasan lain yang dapat digunakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun masyarakat daerah itu sendiri dalam rangka melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah.

Actions (login required)

View Item