Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

DENNY BAGUS ERWANTO, S.H. (2015) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf

Download (289kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf

Download (94kB)
[img] Text (BAB 1)
3. BAB I PENDAHULUAN.pdf

Download (201kB)
[img] Text (BAB 2)
4. BAB II KRITERIA KEJAHATAN JABATAN BERDASARKAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR KEPEGAWAIAN.pdf
Restricted to Registered users only until 27 March 2023.

Download (153kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3)
5. BAB III PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAIPEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA TINDAK PIDANA KORUPSI.pdf
Restricted to Registered users only until 27 March 2023.

Download (181kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4)
6. BAB IV PENUTUP.pdf
Restricted to Registered users only until 27 March 2023.

Download (57kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
7. DAFTAR BACAAN.pdf

Download (53kB)
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan kejahatan jabatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang timbul adalah kriteria kejahatan jabatan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kepegawaian serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena tindak pidana korupsi menurut UU ASN. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah criteria kejahatan jabatan adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 KUHP. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melanggar Pasal 8, 9, 10, 11, dan 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THP 02/19 Erw p
Uncontrolled Keywords: Kriteria Kejahatan Jabatan, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana Korupsi.
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3289-3367 Organs of government
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Pemerintahan
Creators:
CreatorsNIM
DENNY BAGUS ERWANTO, S.H.NIM031324153018
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorTATIEK SRI DJATMIATINIDN0006035004
Depositing User: Dwi Prihastuti
Date Deposited: 21 Mar 2019 05:20
Last Modified: 27 Mar 2020 06:49
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/81242
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item