ARDIN ALFA KEMAL, 031211133098 (2019) PENGATURAN PENETAPAN TARIF JASA TRANSPORTASI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) FH 116 19 Kem p ABSTRAK.pdf Download (113kB)
	Text (FULLTEXT) FH 116 19 Kem p FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only until 28 March 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pertumbuhan ekonomi, adapun dengan munculnya transportasi online ini banyak juga kalangan Pada zaman modern ini transportasi online merupakan sesuatu yang amat sangat penting dalam yang merasa dirugikan contohnya taksi konvensional karena transportasi online dan transportasi konvensional memiliki pangsa pasar yang sama yaitu penyedia jasa dibidang angkutan jalan banyaknya konsumen yang lebih memilih untuk menggunakan trasnportasi online dikarenakan transportasi online dinilai lebih efektif. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 ini dinilai bertentangan dengan Undang – Undang yang lebih tinggi sehingga dicabut oleh Mahkamah Agung dalam peraturan Nomor. 37/P/HUM/2017. Melalui Putusan Mahkamah Agung 37/P/HUM/2017 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak terutama transportasi online karena transportasi online dianggap baru dan berkembang di Indonesia.Peraturan tersebut bertujuan agar kepentingan baik dari transportasi online maupun transportasi konvensional dapat terakomodir dan para pengemudinya dapat menghidupi keluarganya dengan cara mereka masing-masing yang keduanya memiliki legalitas sebagai bentuk kepastian hukum sesusai dengan yang diatur oleh Undang – Undang.

Actions (login required)

View Item