M. FAJAR DERMAWAN, 071411331038 (2019) TATA KELOLA ANGGARAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS UPAYA MENGHINDARI KUTUKAN SUMBERDAYA ALAM DI KABUPATEN BOJONEGORO 2018. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_Fis.P.20 19 Der t.pdf Download (99kB)
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_Fis.P.20 19 Der t.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (JURNAL) JURNAL_Fis.P.20 19 Der t.pdf Download (447kB)

Abstract

Penelitian ini menjelaskan bagaimana tata kelola anggaran Dana Bagi Hasil yang bersumber dari minyak dan gas mampu menghindarkan Kabupaten Bojonegoro dari Kutukan Sumberdaya Alam. Adanya fenomena bahwa kelimpahan sumber daya lama bagi suatu daerah atau negara justru mengakibatkan Kutukan Sumberdaya Alam atau Natural Resource Curse. Hal ini didasarkan atas kesalahan pengelolaan baik anggaran maupun kebijakan yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana ekonomi, sosial maupun lingkungan di suatu daerah atau negara. Kabupaten Bojonegoro sebagai kabupaten kaya kandungan minyak sekitar 600 juta barel dan 1,7 trilyun kaki kubik gas alam (TCF) menerima hampir 2,3 Trilyun rupiah dari dana bagi hasil minyak dan gas, apabila besarnya jumlah penerimaan tersebut tidak di maksimalkan dengan baik oleh pemerintah maka Kabupaten Bojonegoro akan mengalami Kutukan Sumberdaya Alam. Sehingga peneliti mengajukan rumusan masalah yaitu bagaimana proses penyusunan anggaran Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas di Bojonegoro dan bagaimana implikasi Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas terhadap ancaman kutukan Sumber Daya Alam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 50 % total pendapatan daerah Bojonegoro merupakan hasil dari Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Dari keseluruhan pendapatan tersebut pemerintah mengalokasikan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) kedalam tiga pos besar, yaitu Pendidikan, Infrastruktur dan Kesehatan. Namun, dalam prosesnya Pemerintah Bojonegoro fokus terhadap pembangunan yang sifatnya fisik semata. Pengelolaan Anggaran Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas diharapkan dapat memitigasi dampak negatif dan risiko yang ditimbulkan oleh Kutukan Sumberdaya Alam. Namun ditemukan volatilitas pendapatan, meningkatnya ketimpangan dan banyaknya konflik sosial yang tidak disadari pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro justru merasa lebih penting menunjukkan secara langsung kepada masyarakat hasil dari besarnya DBH antara lain melalui pembangunan sekolah di ring 1-3 daerah terdampak, pembangunan jembatan baru sebagai aksesibilitas ekonomi masyarakat dan gedung-gedung publik yang harapannya mendatangkan tricledown effect bagi kesejahteraan masyarakat.

Actions (login required)

View Item