Fahmi Firmansyah, 071411331007 (2019) Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Mata Air Umbulan Jawa Timur : Studi tentang Tarik Menarik antara Kepentingan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten Pasuruan. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_Fis.P.30 19 Fir h.pdf Download (50kB)
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_Fis.P.30 19 Fir h.pdf Restricted to Registered users only Download (873kB) | Request a copy
	Text (JURNAL) JURNAL_Fis.P.30 19 Fir h.pdf Download (102kB)

Abstract

Dalam penelitian yang berjudul “Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Mata Air Umbulan Jawa Timur ( Studi tentang Tarik Menarik Antara Kepentingan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten Pasuruan). Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui adanya tarik menarik kepentingan, antara Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan dalam pengelolaan sumber mata air umbulan dan juga untuk mengetahui implikasi dampak dari adanya tarik menarik dalam pengelolaan sumber mata air umbulan. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriftif- kualitatif, dimana dalam memperoleh informasi maupun data menggunakan wawancara secara mendalam, dokumentasi dan perekaman. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori Hubungan Pusat Daerah dan Desentralisasi. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya hubungan tidak adanya keharmonisan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan yang mana adanya tarik menarik antara dua lembaga pemerintahan Provinsi dan Daerah dilihat dari pembagian fungsi antara keduanya dari aspek hubungan Kewenangan, hubungan keuangan dan hubungan pengawasan, dalam perjalanan proyek Umbulan mengalami penolakan dari berbagai pihak yang akhir nya menghambat proses pembangunan proyek umbulan. Adanya otonomi kewenangan yang tidak berjalan karena dalam hasil dilapangan Pemerintahan Provinsi terlalu ikut campur dalam kewenangan yang ada didaerah dan seakan terpusat hingga tumpang tindih kewenangan hingga terjadi beberapa kali gesekan antara pusat dan daerah. Dominasi pusat dan provinsi masih sangat kuat melihat dari distribusi kewenangan yang tidak berjalan efektif. Ketidak harmonisan hubungan pusat dan daerah dipicu dari adanya tumpangtindih kekeuasaan dan kewenangan mulai dari pembuatan ketidakjelasan peran dilapangan hingga nilai investasi serta pembagian hasil proyek umbulan.

Actions (login required)

View Item