NOVAN AFFANDI, 031514253045 (2019) PERLINDUNGAN HUKUM DALAM JUAL BELI TANAH KAVLING MELALUI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 169/G/2013/PTUN.SBY). Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (Abstrak) TMK. 72-19 Aff p Abstrak.pdf Download (50kB)
	Text (Fulltext) TMK. 72-19 Aff p.pdf Restricted to Registered users only until 10 May 2022. Download (647kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti undangundang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. Pendekatan penilitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (Case Study) yang berdasarkan dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) berdasarkan teori-teori, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Latar belakang dari penulisan tesis ini adalah ditolaknya pendaftaran hak atas tanah bekas hak yasan ke kantor pertanahan kabupaten/kota, yang mana seorang lurah melakukan pencabutan surat keterangan tanah yang telah dikeluarkan dan surat permohonan pemblokiran untuk pendaftaran secara seporadik ke kantor pertanahan kabupaten/kota dengan atas nama pemilik tanah yang baru atas ketidak hati-hatian seorang lurah dalam mengeluarkan surat keterangan tanah maka mengakibatkan sebidang tanah muncul 2 (dua) surat keterangan tanah dengan orang yang berbeda. Oleh permasalah itulah akhirnya pemilik tanah yang baru tidak dapat melakukan pendaftaran ke kantor pertanahan kabupaten/kota. Disisi lain proses jual beli hak atas tanahnya menggunakan perjanjian pengikatan jual beli secara lunas. Sejak Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria lahir maka ketentuan tentang tanah dalam Buku II dan Buku III BW tunduk pada Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Dalam Undang-undang tersebut hukum adat dijadikan dasar hukum agraria. Maka dari itu supaya peralihan haknya bisa terjadi dan dapat didaftarkan ke kantor pertanahan kabupten/kota hendaknya dapat melakukan jual beli ulang dihadapan pejabat pembuat akta tanah sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Dengan pokok permasalahan yaitu : (a) Keabsahan perjanjian pengikatan jual beli tanah kavling yang di buat oleh Notaris di Surabaya antara Hadi Ibrahim dan Edi Tarwoto dalam proses pendaftaran tanah (b) Akibat hukum terhadap perjanjian pengikatan jual beli tanah kavling antara Hadi Ibrahim dan Edi Tarwoto dalam proses pendaftaran tanah.

Actions (login required)

View Item