ARDI LESTIANTO, 043316442 (2006) ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN PERPAJAKAN DAN JAMINAN SOSIAL PEMERINTAH TERHADAP REDISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA PERIODE TAHUN 1985 - 2002. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRACT) gdlhub-gdl-s1-2006-lestiantoa-2933-c49_06-k.pdf Download (291kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-lestiantoa-2933-c_49_06.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Redistribusi Pendapatan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan pemerataan pendapatan dengan cara pendistribusian kembali pendapatan oleh pemerintah. Usaha tersebut sebagai suatu wujud nyata dalam rangka mencapai salah satu tujuan pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil¬hasilnya. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut pemerintah menggunakan alat fiskal yaitu perpajakan dan pengalokasian dana pengeluaran pemerintah. Alat fiskal tersebut sesuai dengan pendekatan model Keynesian yaitu pajak dan subsidi. Penetapan tarif pajak yang bersifat progresif dan yang langsung berpengaruh terhadap pendapatan baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan adalah Pajak Penghasilan. Sedangkan alokasi dana pengeluaran pemerintah yang dinilai dapat menambah pendapatan masyrakat dengan memperhatikan juga agar terjadi penurunan ketimpangan pendapatan adalah dengan kebijakan jaminan sosial pemerintah yaitu subsidi beras dan pupuk, kesehatan dan nutrisi, pendidikan. Akan tetapi di sisi lain terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi mulai tahun 1997, yang hal tersebut banyak mempengaruhi pendapatan masyarakat Indonesia. Yang karena hal tersebut masyarakat Indonesia kehilangan pendapatannya karena hilangnya pekerjaan atau mata pencahariannya. Dari hasil regresi didapatkan bahwa pada periode tahun 1985-2002 secara bersama-sama kebijakan perpajakan, kebijakan jaminan sosial pemerintah, dummy kondisi krisis ekonomi di Indonesia berpengaruh terhadap redistribusi pendapatan di Indonesia. Kemudian secara parsial didapatkan bahwa kebijakan perpajakan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap redistribusi pendapatan di Indonesia.

Actions (login required)

View Item