AGUS CHANDRA, 031227017352 (2019) KEDUDUKAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH. Doctoral thesis, Universitas Airlangga.

	Text (Abstrak) Abstrak Dis. H. 19 19 Cha k.pdf Download (445kB)
	Text (Daftar Isi) Daftar Isi Dis. H. 19 19 Cha k.pdf Download (82kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka Dis. H. 19 19 Cha k.pdf Download (109kB)
	Text (Full Text) Full Text Dis. H. 19 19 Cha k.pdf Restricted to Registered users only until 26 June 2022. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah, sering terjadi dikarenakan adanya perbuatan pejabat pengadaan serta pejabat terkait lainnya yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh pejabat tersebut. Penyimpangan yang dilakukan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, hal ini dikarenakan mengingat bahwa sumber dana pengadaan barang dan jasa Pemerintah berasal dari keuangan negara yang tercantum dalam APBN/ APBD, sehingga hal ini memenuhi unsur-unsur yang termaktub di dalam delik korupsi. Apabila meninjau dari segi pertanggungjawaban, dalam praktiknya di lapangan, pertanggungjawaban atas penyimpangan terhadap suatu proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah dilimpahkan sepenuhnya terhadap Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, hal ini sebagaimana tersirat dalam ketentuan Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang/ Jasa. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan, mengingat bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, nampak terlihat bahwa dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/ jasa tidak hanya PPK yang terlibat, tetapi terdapat pihak-pihak lainnya yang turut mengambil peran dalam pengadaan barang dan jasa yang saling terkait satu sama lain, diantaranya adalah Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Dimana PA memiliki tugas dan kewenangan dalam menerapkan Rencana Umum Pengadaan sedangkan KPA memiliki kewenangan sesuai dengan apa yang dilimpahkan oleh PA mengenai pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Kedudukan hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagai pejabat yang menerima pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku atasan guna mengambilalih keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah. Hal inilah yang disebut dengan temuan (novelty) yang nantinya akan menjadi dasar hukum aparat penegak hukum untuk menentukan sejauh mana pertanggungjawaban hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam terjadinya penyimpangan pengadaan barang/ jasa pemerintah. Dengan adanya penelitian ini, diperlukan untuk memasukan konsep kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara jelas dan tegas ke dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dimana kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku bawahan dari Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Diperlukan untuk memasukan konsep pelimpahan wewenang dari Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara jelas dan tegas ke dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dimana pelimpahan tersebut merupakan suatu mandat. Selain itu, perlu adanya pengaturan yang lebih baik lagi terkait pengadaan barang/ jasa pemerintah, dimana tidak hanya diatur dalam bentuk Peraturan Presiden, namun perlu diatur dalam bentuk Undang-Undang khusus terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, oleh karena itu harus disusun RUU tentang pengadaan tersebut.

Actions (login required)

View Item