WAHYU HADI CAHYONO, 031511133235 (2019) TANGGUNG JAWAB KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DALAM DEKONSENTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI DAERAH. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) FH. 182-19 Cah t ABSTRAK.pdf Download (15kB)
	Text (DAFTAR ISI) FH. 182-19 Cah t DAFTAR ISI.pdf Download (20kB)
	Text (DAFTAR BACAAN) FH. 182-19 Cah t DAFTAR BACAAN.pdf Download (20kB)
	Text (FULLTEXT) FH. 182-19 Cah t.pdf Restricted to Registered users only until 6 August 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini menganalisis tentang peraturan perundang-undangan untuk mengetahui sumber kewenangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam pengelolaan keuangan negara di daerah dan menganalisa tanggung jawab pejabat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara apabila terjadi kerugian negara yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian satuan kerja yang melakukan pelaksanaan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Skripsi ini dalam penulisannya menggunakan tipologi penelitian doktrinal. Kesimpulan dari skripsi ini menunjukkan bahwa sumber kewenangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai pengelola keuangan negara di daerah adalah mandat dari Menteri Keuangan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerima pelimpahan sebagian wewenang dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menjadi Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah dengan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tanggung jawab dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dibagi menjadi dalam dua fokus, yaitu cacat yuridis dan maladministrasi. Pejabat KPPN penerbit SP2D bertanggungjawab secara jabatan apabila terjadi cacat yuridis dalam penerbitan SP2D. Apabila terjadi maladministrasi pejabat yang bersangkutan bertanggungjawab secara pribadi.

Actions (login required)

View Item