RISMA INTAN FITRIANI, 031714153008 (2019) AKIBAT HUKUM TINDAKAN PEMERINTAH DAN TINDAKAN PERSEROAN DALAM TRANSFORMASI SAHAM MILIK PEMERINTAH PADA HOLDINGISASI BUMN PERSERO. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text THB. 18-19 Fit a ABSTRAK.pdf Download (33kB)
	Text THB. 18-19 Fit a DAFTAR ISI.pdf Download (79kB)
	Text THB. 18-19 Fit a DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (76kB)
	Text (FULLTEXT) THB. 18-19 Fit a.pdf Restricted to Registered users only until 27 September 2022. Download (579kB) | Request a copy

Abstract

Mekanisme transformasi saham terdiri dari dua bagian yaitu tindakan pemerintah dan tindakan perseroan. Tindakan Pemerintah dalam transformasi saham berupa pengalihan seluruh saham seri B milik Pemerintah yang ada pada PT PGN (Persero) Tbk untuk dijadikan tambahan penyertaan modal pada PT Pertamina (Persero). Sedangkan bentuk tindakan perseroan dalam transformasi saham adalah PT Pertamina (Persero) melakukan penyertaan modal pada PT PGN (Persero) Tbk. Melalui mekanisme transformasi saham maka terbentuk struktur holding BUMN dengan ketentuan PT Pertamina (Persero) menjadi BUMN Persero induk dan PT PGN (Persero) Tbk menjadi anak perusahaan dengan mayoritas saham yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero). Mekanisme transformasi saham milik Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan competitiveness value dari suatu BUMN sehingga diharapkan BUMN dapat bersaing dengan pelaku usaha lain pada pasar domestik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akibat hukum dari transformasi saham adalah berubahnya status PT PGN (Persero) Tbk menjadi perseroan terbatas biasa. Transformasi saham juga menyebabkan berubahnya pengendalian langsung pemerintah pada anak perusahaan BUMN Persero melalui saham Dwiwarna dan pengendalian melalui kepemilikan mayoritas oleh BUMN Induk. Sedangkan pengendalian tidak langsung dilakukan melalui BUMN Persero induk yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Adanya saham Dwiwarna pada anak perusahaan BUMN Persero juga menyebabkan anak perusahaan BUMN Persero tersebut tetap dipersamakan dengan BUMN dalam melakukan pelayanan umum.

Actions (login required)

View Item