FAQHI FINENDI EL HUSNA, 030911134 (2019) BIT SEBAGAI DASAR KEWENANGAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text FH. 240-19 Hus b abstrak.pdf Download (627kB)
	Text FH. 240-19 Hus b daftar isi.pdf Download (88kB)
	Text FH. 240-19 Hus b daftar pustaka.pdf Download (42kB)
	Text (FULLTEXT) FH. 240-19 Hus b.pdf Restricted to Registered users only until 8 October 2022. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini menganalisa Bilateral Investment Treaty (BIT) sebagai dasar kewenangan arbitrase intemasional dalam memeriksa dan memutus sengketa penanaman modal asing. Dalam era gobalisasi kepastian hukum dibutuhkan dalam hukum penyelesaian sengketa, berdasarkan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa yang merumuskan bahwa setiap badan hukum dapat menjadi pihak dalam arbitrase. para pihak yang bersengketa memulai proses arbitrase berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis. UU No. 30 Tahun 1999 mendefinisikan perjanjian arbitrase sebagai kesepakatan dalam bentuk klausul a arbitrase yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis yang ditandantangani oleh para pihak sebelum timbulnya sengketa, atau dalam perjanjian arbitrase yang terpisah sert8 ditandatangani oleh para pihak setelah teljadinya sengketa. amun pada rezim penanaman modal asing investor tidak serta-merta hanya tunduk pad a ketentuan UU No. 30 Tahun 1999, tetapi juga lebih merujuk pada perjanjian bilateral yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui arbit ra e internasional. BIT menetapkan apabila host country gagal untuk mencapai kesepakatan mengenai kompensasi atau wanprestasi dalam hal nasionalisasi atau expropriasi, maka sengketa terse but harus di selesaikan melalui arbitrase. Ban ak BIT menetapkan ICSID sebagai forum penyelesaian sengketa, namun beberapa pihak juga merujuk pada arbitrase ad hoc untuk menyelesaikan sengketa antara host state dan investor asing.

Actions (login required)

View Item