DINA OKTARINA IBRAHIM, 031724253002 (2019) KEPAILITAN HARTA PENINGGALAN DAN TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS BERDASARKAN BURGERLIJK WETBOEK. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text abstrak.pdf Download (49kB)
	Text daftar isi.pdf Download (46kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (33kB)
	Text full text.pdf Restricted to Registered users only until 10 October 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kepailitan Harta Peninggalan Dan Tanggung Jawab Ahli Waris Berdasarkan Burgerlijk Wetboek”, dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu permohonan pailit atas dasar utang dari pewaris dan pertanggung jawaban ahli waris yang telah menerima warisan dari debitor yang meninggal dunia. Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada data sekunder. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Masyarakat saat ini banyak yang mengajukan kredit tidak hanya pada satu kreditor melainkan kepada beberapa kreditor. Tidak sedikit juga yang menjaminkan utang mereka dengan jaminan yang sama kepada beberapa kreditor. Saat utang oleh debitor tidak dapat dibayarkan dan penyitaan barang jaminan juga tidak mencukupi untuk pelunasan utang tersebut. Salah satu upaya penyelesaian utang piutang dengan kepailitan. Kepailitan merupakan upaya penyelesaian utang piutang, khususnya apabila terdapat adanya beberapa kreditor. Sesuai Pasal 2 UU KPKPU. Masalah yang juga muncul adalah apabila debitor meninggal dunia dalam hal utang piutang belum terselesaikan. Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa; Harta peninggalan dapat dimohonkan pailit atas dasar utang dari pewaris berdasarkan Pasal 207 UU KPKPU bahwa “Harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih Kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa: a. utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau b. pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.” Dan Ahli waris dapat dimintai pertanggung jawaban apabila harta peninggalan yang pailit tersebut tidak cukup untuk membayar utangnya. Jika berdasarkan Pasal 209 UU KPKPU demi hukum telah dipisahkan dari harta kekayaan orang yang meninggal

Actions (login required)

View Item