DUDY FIRMANSYAH, 040510665 (2011) PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DALAM RANGKA MEMINIMALISASI PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG PADA PT. �X� SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-firmansyah-14960-abstraka-p.pdf Download (317kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-firmansyah-12493-a15910-p.pdf Restricted to Registered users only Download (606kB) | Request a copy

Abstract

Pajak dianggap sebagai salah satu unsur yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan selalu berusaha mengefisienkan beban pajak perusahaan dalam rangka mengoptimalkan perolehan labanya. Perencanaan perpajakan yang baik dan secara legal dapat ditempuh agar perusahaan dapat membayar pajaknya secara efisien dalam ruang lingkup ketentuan peraturan pajak yang berlaku. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak yang berfungsi untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang berlaku. PT “X” Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan yang berkomitmen menghasilkan produk berbasis bahan baku tebu dan tembakau yang berdaya saing tinggi untuk pasar domestik dan internasional, mendedikasikan pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat umum dan perkebunan untuk hidup sehat, serta mendedikasikan diri untuk selalu meningkatkan nilai-nilai perusahaan bagi kepuasan stakeholder melalui kepemimpinan, inovasi dan kerjasama tim, serta organisasi yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan penerapan perencanaan pajak terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. “X” Surabaya. metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif komparatif. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perusahaan sebaiknya memilih tetap menggunakan tunjangan pajak metode gross dibandingkan dengan tunjangan pajak metode gross-up. Karena meskipun mengalami penurunan jumlah PPh Badan, namun jumlah tax saving PPh Badan pada metode gross-up lebih kecil dibandingkan jumlah tambahan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga Laba setelah pajak perusahaan pada metode gross-up lebih kecil daripada Laba setelah pajak perusahaan pada metode gross.

Actions (login required)

View Item