Tiffany Rahma Agustin (2019) Evaluasi Kewajiban Perpajakan Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Atas Jasa Maklon Pada Pt Pal Indonesia (Persero). Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK FV.P.38-19 Agu e.pdf Download (400kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI FV.P.38-19 Agu e.pdf Download (280kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA FV.P.38-19 Agu e.pdf Download (278kB)
	Text (FULL TEXT) FULL TEXT FV.P.38-19 Agu e.pdf Restricted to Registered users only until 18 October 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

1. PT PAL Indonesia (Persero) sebagai pemotong pajak sudah menjalankan kewajibannya untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa dengan baik. PT PAL Indonesia (Persero) memotong pajak sebesar 2% dari nilai transaksi atas jasa yang dilakukan dengan vendor/rekanan. 2. PT PAL Indonesia belum dapat melakukan Pemotongan Pajak kepada vendor/rekanan yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini karena terkendala pembuatan kode billing untuk Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat (2) yang tidak bisa diubah menggunakan NPWP vendor/rekanan. Disamping itu belum ada sarana yang dapat digunakan untuk dapat melaporkan pemotongan pajak tersebut.

Actions (login required)

View Item