M Siroth Al Hafidy (2019) Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/Pmk.03/2010 Atas Biaya Promosi Yang Diperbolehkan Terhadap Perhitungan Pph Badan Pt X” (Studi Kasus Kkp Artha Raya Consult). Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK FV.P.50-19 Haf p.pdf Download (898kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI FV.P.50-19 Haf p.pdf Download (648kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA FV.P.50-19 Haf p.pdf Download (680kB)
	Text (FULL TEXT) FULL TEXT FV.P.50-19 Haf p.pdf Restricted to Registered users only until 21 October 2022. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa SPT Tahunan Badan 2014 sesuai Wajib Pajak terlapor menyatakan rugi dengan keadaan lebih bayar. Dengan kriteria tersebut PT X pada tahun 2018 diperiksa. Hasil dari pemeriksaan untuk PPh Badan adalah tetap lebih bayar tetapi rugi fiskalnya berkurang.Koreksi biaya paling besar adalah di biaya promosi. Biaya promosi dapat mengurangi penghasilan bruto apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010. Melakukan identifikasi bentuk biaya promosi serta pembuatan daftar nominatif dengan didukung bukti transaksi yang sah merupakan hal yang harus dilakukan Wajib Pajak agar biaya promosi dapat dikurangkan pada penghasilan bruto.

Actions (login required)

View Item