CHINTYA DEWI RESTYANA S. (2019) AKIBAT HUKUM SITA UMUM KEPAILITAN TERHADAP HARTA DEBITUR TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text THB. 23-19 Chi a ABSTRAK.pdf Download (85kB)
	Text THB. 23-19 Chi a DAFTAR ISI.pdf Download (170kB)
	Text THB. 23-19 Chi a DAFTAR BACAAN.pdf Download (165kB)
	Text (FULLTEXT) THB. 23-19 Chi a BR.pdf Restricted to Registered users only until 16 December 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Persinggungan antara hukum pidana dan hukum perdata kerap kali terjadi di dalam sengketa kepailitan. Dalam kepailitan penyitaan yang kerap kali mengalai persinggungan,baik penyitaan maupun sita umum semuanya memiliki aturan dasar yang mengatur. Penyitaan yang bersinggungan dengan hukum perdatau ataupun pailit diatur dalam pasal 39 ayat (2) KUHAP dan sita umum yang bersinggungan dengan hukum lainnya diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UU TPPU. Permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan tesis ini pertama, pendahuluan terhadap sita pidana dengan sita umum daam hal tindak pidana penccucian uang dan kedua, uapaya hukum yang dapat dilakukan oleh kurator jika harta pailit disita dalam hal tindak pidana pencucian uang. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan statue approach dan case approach. Berdasarkan hal tersebut baik sita pidana maupun sita pailit dapat dilakukan secara bersama-sama dan tidak ada yang saling mendahului karena sama- sama memiliki kepentingan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kurator apabila harta pailit disita dalam hal tindak pidana pencucian uang yaitu, dengan mengajukan perlawanan terhadap sita di pengadila niaga dimana Putusan pernyataan pailit diucapkan. Semoga dengan adanya tesis ini dapat menjadi acuan bagi para praktisi ataupun lembaga legislatif untuk merevisi aturan yang telah ada.

Actions (login required)

View Item