YARNI NIKITA AHMADY (2019) PROSTITUSI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text THD. 25-19 Ahd p ABSTRAK.pdf Download (40kB)
	Text THD. 25-19 Ahd p DAFTAR ISI.pdf Download (48kB)
	Text THD. 25-19 Ahd p DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (34kB)
	Text (FULLTEXT) THD. 25-19 Ahd p BR.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2022. Download (645kB) | Request a copy

Abstract

Masalah utama dalam penelitian ini adalah karakateristik prostitusi sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana; dan bentuk pertanggungjwaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi online Untuk mengetahui jawaban dari masalah yang ajukan, dilakukan penelitian dalam bentuk metode hukum normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisa bahan-bahan hukum primer, penelitian ini menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prostitusi online yang termuat dalam UU ITE adalah situs-situs atau konten yang menyediakan, menampilkan muatanmuatan yang melanggar kesusilaan dengan maksud untuk menghasilkan uang dengan cara menjual jasa pekerja seks komersial. Ketentuan menganai sanksi dalam UU ITE ini termuat dalam Pasal 45 ayat (1) tentang ketentuan pidana: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1). Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindakan kejahatan yang dalam Pasal 27 ayat (1) terkait prostitusi online dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 milyar rupiah. Prostitusi bukan merupakan tindak pidana tetapi dapat dipidana apabila pelaku yang sengaja membiarkan dirinya untuk dijualbelikan dengan mengirim konten yang bermuatan asusila melalui elektronik atau media online kepada mucikari merupakan tindak pidana. Prostitusi harus ada persetubuhan bukan pencabulan. Dari aspek bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku yang terkait dalam prostitusi online berdasarkan putusan: 1112/Pid.Sus/SBY/2019 pelaku prostitusi online dengan dalam kasus ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar asusila. PSK dan mucikari yang melakukan perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK THD. 25-19 Ahd p
Uncontrolled Keywords:	Prostitusi online, Karakteristik, Pertanggungjawaban pidana, Pelaku.
Subjects:	H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman > HQ1-2044 The Family. Marriage. Women > HQ12-449 Sexual life > HQ101-440.7 Prostitution K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum > Minat Studi Hukum Peradilan
Creators:	Creators NIM YARNI NIKITA AHMADY NIM031814153018
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor BAMBANG SUHERYADI NIDN0028096801
Depositing User:	Tatik Poedjijarti
Date Deposited:	31 Dec 2019 03:41
Last Modified:	31 Dec 2019 03:41
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/93334
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item