Aderiana Sabirin (2004) Kedudukan Fungsi dan Wewenang Organisasi Notaris. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. JUDUL.pdf Download (164kB)
	Text (DAFTAR ISI) 2. DAFTAR ISI.pdf Download (35kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK.pdf Download (50kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I.pdf Download (375kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (828kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (101kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (35kB)

Abstract

Negara Indonesia Telah Mempunyai organisasi profesi di bidang notariat yakni ikatan notaris indonesia yang mulai disahkan tanggal 1 Juli 1906. Namun Sekalipun INI merupakan satu-satunya organisasi profesi yang mengatur dan menegakkan kode etik profesi di kalangan para anggotanya tetapi pada kenyataannya telah berdiri pula organisasi notaris yang lain yaitu HNI, Pernori dan ANI dengan kode etik profesi masing-masing yang belum tentu sama. Selanjutnya mencermati praktek penerapan kode etik profesi yang sekarang berlaku dan telah berlangsung, ternyata diketemukan beberapa kekurangan sehingga sekalipun telah berbagai usaha dari organisasi notaris untuk menegakkan kode etik profesi tetap saja masih ditemukan notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi tersebut yang setidak-tidaknya antara lain disebabkan kode etik tersebut kurang sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknolofo serta kurang tegasnya organisasi notaris dalam menegakkan kode etik kepada para anggotanya, terlebih banyak notaris yang menjalankan tugas jabatannya tidak/belum menjadi anggota organisasi notaris sehingga penegakan kode etik profesi menjadi kurang berjalan secara maksimal. Tentang adanya lebih dari satu organisasi notaris, pejabat di kalangan organisasi profesi masing-masing tersebut harus dapat menyatukan pendapat dan pemikiran dalam rangka pencapaian kesepakatan bahwa hanya ada satu organisasi notaris agar dapat terciptanya secara terlaksananya penegakan kode etik profesi. Sehubungan dengan hal tersebut kembali dituntut moral dan integritas dari seorang pejabat notaris untuk menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi notaris dibawah naungan organisasi yang sah dan diakui oleh undang-undang. Sehingga sangat diharapkan terwujudnya satu organisasi notaris yang mampu mengkonsultatir menurut kode etik profesi sejauh mana pelaksanaan terhadap pengawasan notaris tersebut diterapkan, apakah telah mencapai sasaran dan tujuan kedudukan, fungsi dan wewenang dari organisasi notaris itu sendiri, termasuk upaya-upaya apa yang dapat ditempuh untuk tercapainya profesionalitas notaris itu sendiri dalam menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan kode etik profesi yang sesuai dengan yang diharapkan.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords:	ORGANISASI PROFESI; KENOKTARIATAN
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3150 Public law K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3400-3431 Administrative law > K3420-3431 Administrative organization
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM Aderiana Sabirin NIM030210274 N
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor H. Machsoen Ali NIDN
Depositing User:	Ika Rudianto
Date Deposited:	04 Feb 2020 08:05
Last Modified:	04 Feb 2020 08:05
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/93828
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item