Haryo Hendro Kusumo (2019) Pengendalian Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Tajam Di Wilayah Kehutanan. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (1MB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (72kB)
	Text 3. DAFTAR ISI.pdf Download (91kB)
	Text 4. BAB 1PENDAHULUAN.pdf Download (115kB)
	Text 5. BAB II PERLINDUNGAN HUTAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN.pdf Restricted to Registered users only until 14 February 2023. Download (137kB) | Request a copy
	Text 6. BAB III KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM DI WILAYAH KEHUTANAN.pdf Restricted to Registered users only until 14 February 2023. Download (152kB) | Request a copy
	Text 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 14 February 2023. Download (37kB) | Request a copy
	Text 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (90kB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Pengendalian Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Tajam Di Wilayah Kehutanan” dilandaskan pada penelitian yuridis normatif dengan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai “Kepemilikan Senjata Tajam”, “Perlindungan Hutan”, “ Pembagian Kewenangan” ada di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai kepemilikan senjata tajam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, dan juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Dalam UU Kepemilikan Senjata Tajam disebutkan bahwa memiliki atau menyimpan termasuk dalam perbuatan melanggar hukum dan dalam pengertian senjata penusuk atau penikam tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, untuk melakukan pekerjaan yang sah, dan untuk barang pusaka diperbolehkan menurut UU Kepemilikan Senjata Tajam. Selanjutnya jika penggunaan senjata tajam ini adalah perbuatan melanggar hukum maka tidak adil jika pembawaan senjata tajam oleh pendaki gunung yang hendak menaiki gunung. Jika penggunaan senjata tajam ini tidaklah untuk merugikan hak orang lain ataupun merugikan daerah kehutanan tidak salah jika pendaki gunung membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga dari serangan hewan buas ataupun untuk urgensi yang lain. UU Kepemilikan Senjata Tajam secara factual sudah tidak relevan lagi digunakan pada zaman sekarang karena hobi sudah beralih yang kini mendaki gunung adalah suatu hal yang umum bagi masyarakat sekarang. Untuk perkecualian pembawaan senjata tajam di wilayah kehutanan selama tidak merugikan hak orang lain dan wilayah kehutanan perlu pembaharuan hukum ( Legal Reform) terhadap UU Kepemilikan Senjata Tajam memasukkan perkecualian pembawaan senjata tajam di wilayah kehutanan agar terdapat dasar hukum yang jelas bagi pendaki gunung dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK FH 82/20 Kus p
Uncontrolled Keywords:	Weapons, Possession, Legal Reform
Subjects:	B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology > BF1501-1562 Demonology, Satanism, Possession
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Dasar Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM Haryo Hendro Kusumo NIM031611133054
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Lilik Pudjiastuti NIDN'0029016906
Depositing User:	Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id
Date Deposited:	14 Feb 2020 02:17
Last Modified:	14 Feb 2020 02:17
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/94249
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item