Glady Oralyanto Nur Rizki (2020) Konflik Elit Politik Dalam Kasus Tukar Guling Tanah Di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text 1. HALAMANA JUDUL.pdf Download (500kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (272kB)
	Text 3. DAFTAR ISI.pdf Download (289kB)
	Text 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (420kB)
	Text 5. BAB II GAMBARAN UMUM.pdf Restricted to Registered users only until 3 March 2023. Download (798kB) | Request a copy
	Text 6. BAB III TEMUAN DATA dan ANALISIS.pdf Restricted to Registered users only until 3 March 2023. Download (715kB) | Request a copy
	Text 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 3 March 2023. Download (276kB) | Request a copy
	Text 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (298kB)
	Text 9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 3 March 2023. Download (779kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini melihat konflik elit politik yang terjadi dibalik kasus tukar guling tanah di Desa Jatilengger, Kabupaten Blitar. Dibalik tidak selesainya kasus tanah aset ini sejak 2007 menjadikan terdapat konflik elit politik dibaliknya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konflik politik untuk melihat perkembangan konflik elit politik dalam kasus pelepasan tanah aset di Desa Jatilengger. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan memiliki narasumber Pak Endar Soeparno dan Maerhenis Urip Widodo serta informain lain seperti anggota sekwan DPRD Kabupaten Blitar, BPN Kabupaten Blitar, Sekdes Desa Jatilengger. Teori dari penelitian ini menggunakan teori konflik politik Maurice Duverger. Hasil yang terjadi adanya faktor salah administrasi dari awal pelepasan dan faktor appraisal tanah yang berkembang menjadi terdapat kepentingan masing – masing ditiap elit politik yang terlibat sehingga tidak menemukan titik solusi sampai saat ini. Konflik elit politik yang terjadi diantara Pak Endar Soeparno sebagai Ketua PANSUS X ketika proses penyelesaian dengan Bupati Rijanto maupun Wakil Bupati Maerhenis Urip Widodo karena terdapat perbedaan pandangan terhadap appraisal dan menjadi sorotan karena meskipun sama – sama ingin menyelesaikan masalah ini untuk suatu kehormatan karena dapat menyelesaikan masalah disatu sisi Pak Endar sebagai Ketua PANSUS tidak merekomendasikan hasil permohonan Bupati untuk tukar menukar karena nilainya merugikan dan terdapat implikasi hukum.

Actions (login required)

View Item