Adhitya Nini Rizki Apriliana (2020) Implementasi National Plan Of Action (Npoa) Indonesia Sebagai Upaya Pemberantasan Illegal Fishing Menuju Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (755kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (246kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (239kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (329kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN PERIKANAN INTERNASIONAL.pdf Restricted to Registered users only until 25 June 2023. Download (706kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III PENERAPAN INDONESIAN NATIONAL PLAN OF ACTION UNTUKMEMBERANTAS ILLEGAL FISHING DI INDONESIA MELALUIPRINSIP PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN.pdf Restricted to Registered users only until 25 June 2023. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 25 June 2023. Download (203kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (301kB)
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 25 June 2023. Download (269kB) | Request a copy

Abstract

Praktik illegal fishing merupakan ancaman besar terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia karena sebagai negara kepulauan yang besar, praktik illegal fishing dapat menyebabkan terjadinya kondisi perikanan yang over exploited. Menghadapi persoalan mengenai praktik illegal fishing tersebut maka perlu diambil langkah-langkah yang berfungsi untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan untuk menjadikan sektor ini sebagai prime mover pembangunan ekonomi nasional. Negara-negara anggota RPOA-IUU 2007 telah menyepakati pembentukan National Plan of Action sebagai kelanjutan dari Model Fisheries Legislation yang disesuaikan dengan kondisi sektor perikanan dari masing-masing negara. Pembentukan National Plan of Action ini juga didasari oleh instruksi FAO melalui IPOA-IUU 2001 yang merupakan bagian integral dari CCRF 1995. Sebagai bentuk perwujudan dari implementasi CCRF 1995, IPOA-IUU 2001 dan RPOA-IUU 2007, Indonesia membentuk sebuah National Plan of Action yang berfungsi sebagai pedoman pemberantasan illegal fishing secara nasional serta ditujukan untuk mengakomodir persoalan-persoalan kelautan dan perikanan di Indonesia sehingga dapat mencapai tolok ukur pengelolaan perikanan yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh RPOA-IUU 2007 melalui Model Fisheries Legislation. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis yang menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Melalui pemenuhan sembilan tolok ukur yang diberikan oleh Model Fisheries Legislation untuk kemudian diadopsi dalam Indonesian National Plan of Action, Indonesia berhasil mengurangi angka praktik illegal fishing. Kapal yang melakukan praktik illegal fishing di Indonesia, baik kapal asing maupun kapal domestik, telah mengalami penurunan dari 123 kapal di tahun 2017 ke 38 kapal di tahun 2018. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan Indonesian National Plan of Action adalah masih rendahnya sistem monitoring, controlling dan surveillance di Indonesia yang berdampak pada kurang masifnya pengawasan terhadap praktik illegal fishing di lapangan.

Actions (login required)

View Item