Alvin Fauzi (2019) Pro Dan Kontra Terhadap Kebijakan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pencalonan Legislatif. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (1. COVER) 1. COVER.pdf Download (359kB)
	Text (2. ABSTRAK) 2. ABSTRAK .pdf Download (77kB)
	Text (3. DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (68kB)
	Text (4. BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN .pdf Download (176kB)
	Text (BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN) 5. BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN .pdf Restricted to Registered users only until 15 July 2023. Download (322kB) | Request a copy
	Text (BAB III ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA) 6 . BAB III ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA.pdf Restricted to Registered users only until 15 July 2023. Download (161kB) | Request a copy
	Text (BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN) 7 . BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Restricted to Registered users only until 15 July 2023. Download (43kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (94kB)
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN .pdf Restricted to Registered users only until 15 July 2023. Download (235kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai adanya larangan mengenai mantan narapidana korupsi yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Hal inipun didukung dengan Pasal 7 ayat 1 huruf g PKPU. Namun sebaliknya pihak Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu) memperbolehkannya, didukung pula oleh Yasonna Laoly Menteri Hukum dan HAM dengan pertimbangan bahawa peraturan yang ditetapkan oleh PKPU tersebut bertentangan dengan UU No. 7 tahun 2017 yang menyatakan bahwa mantan narapidana dianggap mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara yang lain yaitu suatu hak yang dijamin oleh konstitusi. Dari kondisi ini kemudian menimbulkan suatu konflik. Dalam penelitian ini, penulis. .akan .menggunakan .tipe .penelitian .deskriptif .kualitatif .yaitu .penelitian .yang .mendeskripsikan objek .kajian .dengan .menggunakan .teori .tertentu sebagai .landasan .mengalisis. Teknik Analisis Data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan teknik analisis kualitatif. Subjek penelitian ini adalah KPU Surabaya, partai politik dan calon anggota legislatif yang tersangkut dengan kasus korupsi. Hasil dari penelitian ini adalah KPU berusaha mempertahankan sikap yang positif terkait dengan keputusan yang telah dijalankan oleh MK, sebab bagaimanapun hak asasi manusia adalah suatu hal yang harus dijunjung dan dihormati, namun pada sisi lainnya ia juga menyoroti bahwa aturan yang dibuat dan tercantum dalam PKPU adalah sebuah langkah preventif dan strategis dimana KPU berusaha sebaik mungkin menerapkan peraturan-peraturan demi menjaga Indonesia dari kerugian-kerugian.

Actions (login required)

View Item