Ira Damayanti Putri (2020) Kewajiban Memperoleh Jumlah Poin Tertentu sebagai Syarat Mengikuti Ujian Kode Etik Notaris. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (213kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (65kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (38kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN .pdf Download (116kB)
	Text (BAB II KEWENANGAN ORGANISASI NOTARIS...) 5. BAB II KEWENANGAN ORGANISASI NOTARIS.pdf Restricted to Registered users only until 29 July 2023. Download (218kB) | Request a copy
	Text (BAB III UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM...) 6. BAB III UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CALON.pdf Restricted to Registered users only until 29 July 2023. Download (130kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 29 July 2023. Download (54kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (59kB)

Abstract

Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Bagi para Anggota Luar Biasa (ALB), berdasarkan yang tertuang dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 14/PERKUM/INI/2018 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI), dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa “ALB disamping wajib mengikuti Magang dikantor dan Magang Bersama yang diadakan oleh Pengurus Wilayah, juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Perkumpulan, dengan pengumpulan sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) poin, yang meliputi kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah, sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris sebelum mengajukan permohonan mengikuti Ujian Pengangkatan Notaris”. Aturan mengenai jumlah poin ini dirasa memberatkan para calon Notaris karena selain dibutuhkan persiapan materi yang tidak sedikit, bagi para ALB yang berada diluar wilayah jawa juga jarang diselenggarakan seminar-seminar yang bersangkutan. Maka pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah: 1. Kewenangan INI dalam menentukan syarat perolehan poin; dan 2. Upaya Perlindungan Hukum bagi Calon Notaris yang tidak memenuhi syarat poin. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian adalah INI sebagai Perkumpulan yang berbadan hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2). INI juga sesuai dengan teori Badan Hukum yaitu teori organ dan teori kekayaan bersama. Mengacu kepada Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Jabatan Notaris, ketentuan mengenai tujuan, wewenang, tata kerja dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris, maka keberadaan INI dapat ditujukan sebagai wadah bagi Notaris yang diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan arah dan tuntunan bagi anggotanya dalam menjalankan jabatannya, sehingga para Notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris dan masyarakat luas. Upaya hukum yang dapat diambil yaitu dengan gugatan pembatalan peraturan perkumpulan di Pengadilan Tata Usaha Negata.

Actions (login required)

View Item